Saskindo Media, Bontang – Perpindahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mandiri ke gratis ribet dan dikeluhkan masyarakat, Anggota Komisi I DPRD Bontang, Muhammad Irfan minta pemerintah berikan kemudahan.
Pasalnya, masyarakat menilai sulit ketika bpjs mandiri ingin dialihkan ke gratis atau dibiayai pemerintah. Karena mereka harus menunggu pada waktu yang tidak ditentukan.
“Masyarakat mengeluhkan ke kami, karena mereka menunggu lama,” ungkapnya, Jumat (29/10/2021).
Terlebih yang menunggu berasal dari peserta bpjs yang sudah tidak bekerja. Yang mana sebelumnya ditanggung perusahaan, ketika di rumahkan mereka harus menanggung tagihan bpjs mandiri.
Sementara, mereka sulit untuk membayar tagihan bpjs. Dengan terpaksa pelanggan menunggak iuran bpjs.
Ketika bpjs mandiri menunggak, maka pengurusan ke subsidi pemerintah tak bisa dilakukan apabila tagihan di mandiri belum terbayarkan..
“Makan saja susah, bagaimana mereka mau bayar tagihan bpjs mandiri,” ujarnya.
Sehingga, Politisi Partai PAN itu menyarankan pemerintah untuk membuat sebuah aturan. Yang mana mempermudah akses kayanan masyarakat dari bpjs mandiri ke bpjs gratis.
Semisal, Irfan mencontohkan, pemerintah membuat syarat tertentu seperti masyarakat melampirkan bukti keterangan tidak mampu dari RT hingga Kelurahan. Ketika surat keterangan tidak mampu itu ada.
Maka pemerintah bisa memberikan kemudahan, dengan bentuk tunggakan bpjs mandiri tidak perlu dibayar. Sehingga kepengurusan ke bpjs pemerintah bisa dilakukan.
“Itu salah satu bukti kalau masyarakat memang kurang mampu dan tidak bekerja,” terangnya.
(AA/SM)