Rapat Koordinasi Awal Neraca Penatagunaan Tanah Perkebunan, Penjabat Sekda Kaltim: Apresiasi Kinerja BPN
Saskindo Media, Samarinda – Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Kaltim, Riza Indra Riadi membuka Rapat Koordinasi Awal Neraca Penatagunaan Tanah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara di Hotel Mercure Samarinda, Senin (7/3/2022).
Acara digagas oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Riza mewakili Gubernur Kaltim, mengapresiasi kinerja Kanwil BPN Provinsi Kaltim. Melalui program Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebagai bagian tak terpisahkan dari neraca penatagunaan tanah sektor perkebunan.
Dan berharap, rapat koordinasi ini melahirkan kesamaan persepsi tentang penyusunan neraca dan data penatagunaan tanah di daerah.
“Antara Pemerintah Provinsi Kaltim, Kanwil BPN, organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Provinsi Kaltim, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan OPD Kabupaten/Kota,” ujarnya.
Riza menuturkan, sejumlah tanaman perkebunan yang dikembangkan di Kaltim berupa karet, kelapa, kopi, lada, cokelat, kelapa sawit, gula aren dan lainnya.
Usaha perkebunan ini terbagi menjadi perkebunan besar pemerintah, perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat.
Luas perkebunan kelapa sawit terbanyak menggunakan lahan yang mencapai 1,2 juta hektare.
Sementara itu, luas area tanaman perkebunan rakyat jenis tanaman lainnya berdasarkan data BPS tahun 2020, karet seluas 92 ribu hektare.
Kelapa 21 ribu hektare, kelapa sawit 256 ribu hektar, kopi 1,2 ribu hektare, lada 9 ribu hektare, kakao 7,5 ribu hektare, dan jenis lainnya 3 ribu hektare.
Lebih lanjut, Kaltim merupukan sektor perkebunan unggulan yang menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat.
Untuk itu ditargetkan nilai produk atau kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB Kaltim meningkat dari 17,54 persen di tahun 2019 jadi jadi 22,997 persen di akhir tahun 2023.
“Kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim juga akan memberi tantangan pada sektor perkebunan,” bebernya.
(SM/AA)
