Saskindo Media, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kaltim, menggelar Forum Perangkat Daerah Rancangan Rencana Kerja (Renja) 2023 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Forum Renja dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Riza Indra Riadi dengan mengusung tema Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menuju kemandirian fiskal guna mendukung pembangunan Kalimantan Timur.
Kegiatan itu dilakukan di Ballroom Mahakam Hotel Harris Samarinda, Jumat (11/3/2022).
Forum digelar secara luring dan daring dan dihadiri Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, endriwan, dan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim Nidya Listiyono.
Kemudian, Plt Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kaltim, M Sa’duddin, Kepala Bappeda, HM Aswin, Kepala Bapenda Kabupaten/Kota se-Kaltim.
Serta Direktur Utama BUMD dan BLUD serta yang mewakili Tim Gubernur Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP3) Kaltim.
Riza Indra Riadi mengatakan, Forum Perangkat Daerah Pembahasan Rancangan Renja Tahun 2023 tujuannya untuk memperoleh masukan dari berbagai stakeholder sebagai penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Bapenda.
Pun Bapenda mempunyai peran strategis sesuai dengan tupoksinya. Yakni, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah, perencanaan, pembinaan dan pengawasan.
“Semoga forum ini berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang sesuai diharapkan,” tandasnya.
Menurutnya, sejauh ini Bapenda telah berupaya meningkatkan PAD terutama pajak daerah. Hal itu ditandai dengan kemandirian fiskal Kaltim yang persentase PAD lebih besar dari pendapatan transfer.
Pendapatan daerah tahun 2021, PAD mencapal 61 persen, sedangkan dana transfer sebesar 39 persen. Artinya, capalan kinerja Bapenda pada 2021 telah melampaui target.
“Walaupun masa pandemi tetapi bisa dilampaui dengan baik,” tandas Riza.
Di lokasi yang sama, kepala Bapenda Kaltim, Ismiati mengatakan, Forum Perangkat Daerah Bapenda ini tupoksinya melaksanakan fungsi urusan pemerintahan di bidang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah.
Dengan harapan, melalui forum ini mendapatkan masukan atau menampung dan menjaring aspirasi masyarakat, serta dunia usaha.
“Instansi terkait selaku pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rancangan kebijakan rencana kerja Bapenda 2023,” bebernya.
(SM/AA)
