Saskindo Media, Bali – Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) secara resmi mengusulkan ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan Dana Bagi Hasil (DBH) Frekuensi untuk Pemerintah Daerah.
Hal itu disampaikan dalam apat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tanggal 9-10 Mei 2022 di Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta Bali.
Ketua Askompsi, Sudarman mengatakan bahwa pihaknya mengirimkan surat resmi ke APPSI gunas mengusulkan DBH frekuensi bagi Pemda.
“Pemda yang selama ini langsung dipungut oleh Pemerintah Pusat melalui Kemenkominfo,” ujarnya.
Ia pun berharap, dari usulan APPSI memberikan penambahan komponen DBH SDA penerbitan Peraturan Pemerintah turunan Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dengan Daerah.
Terlebih potensinya sangat besar selama ini. Serta terus berpotensi meningkat dengan baik seiring dengan proses transformasi digital yang semakin cepat.
“Apalagi Kemenkominfo belum pernah samasekali memberikan DBH, DAK, Dekon dan lainnya ke daerah, jadi pas aja moment ini,” beber Kadiskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ditambahkan, Kadiskominfo Provinsi Kaltim yang juga merupakan Wakil Ketua 1 Askompsi mengatakan, bahwa mereka telah menyerahkan surat usulan tersebut.
“Saya sudah menyerahkan langsung surat usulan mengenai DBH Frekuensi dari Askompsi kepada Gubernur Kaltim dan juga Ketua Umum APPSI sebelum mulai acara di Bali hari ini (9/5) dan mendapatkan respon yang baik,” tandasnya.
Dengan harapan bisa menjadi usulan masukan dari APPSI ke Pemerintah Pusat.
Pun sesuai ucapan Menteri Kominfo bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Kominfo juga terus meningkat.
“Bahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika salah satu penghasil PNBP tertinggi pada sektor non migas selama kurun waktu 2015 sampai 2020,” bebernya.(AA/ADV/KominfoKaltim)
