BPSDM Kaltim Gelar Pengembangan kompetensi JPT dengan Tema Capacity Building for Leaders
Saskindo Media – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim menggelar Pengembangan kompetensi JPT dengan tema Capacity Building for Leaders bagi pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Pemprov Kaltim di Hotel Gran Alia Jakarta, Rabu (10/8/2022)
Kegiatan tersebut sebagai upaya menambah pengetahuan dan wawasan yang bersifat aktual dan isu srategis. Khususnya dalam mendukung program dan kebijakan pemerintah menjadikan ASN berakhlak, dengan employer branding bangga melayani bangsa.
Kegiatan Capacity Building for Leaders bagi para JPT dibuka Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi, dan diikuti pejabat pimpinan tinggi dilingkup Pemprov Kaltim 25 orang. Paser 3 orang. Samarinda 1 orang. Kutai Barat 1 orang. Mahakam Ulu 1 orang dan Kabupaten Berau 1 orang.
Menurut Nina, Keberadaan pejabat pimpinan tinggi di suatu lembaga atau instansi pemerintah sangat penting. Utamanya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada instansi pemerintah yang berkaitan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
Nina Dewi menegaskan saat ini sudah berada di era reformasi, keterbukaan dan tekad pemerintah dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga terwujud pemerintahan yang baik (good governance).
“Saya apresiasi para pejabat pimpinan tinggi yang sudah bekerja dalam mendukung jalannya roda pemerintahan di kelembagaan dan dinas instansi masing-masing meskipun sering menghadapi permasalahan seperti keterbatasan anggaran, SDM dan keterbatasan sarana prasarana serta fasilitas pendukung lainnya,” tandas Nina.
Nina berharap para pejabat pimpinan tinggi dapat terus meningkatkan produktivitas dan kinerja ASN untuk menyukseskan visi pembangunan Provinsi Kaltim dengan visi berani untuk Kaltim Berdaulat 2018-2023. Termasuk ikut menyukseskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sudah mulai dibangun tahap demi tahap.
Menurut dia, tentunya kewajiban para pejabat pimpinan tinggi ikut bersama mengawal IKN sesuai kewenangan.
