Saskindo Media, Bontang – Anggota Komisi I DPRD Bontang, Muhammad Irfan bakal memperjuangkan tunjangan guru SMA/sederajat swasta di daerah.
Perjuangan itu dianggap sebagai bentuk tanggung jawab dirinya sebagai wakil masyarakat, khususnya para tenga pendidik swasta di Kota Bontang.
Sebab, kata dia sejak kewenangan beralih ke provinsi, guru sekolah SMAsederajat tak lagi mendapat tunjangan dari daerah.
“Saya ini mencoba mencarikan solusi dan mau memperjuangkan tunjangan guru SMA/SMK swasta, itu dinaikkan ke pemprov kan hilang tunjangannya,” ujarnya tu.
Kata dia, pihaknya terus mencari celah bagaimana pun caranya guru SMA/sederajat swasta kembali menerima tunjangan. Di mana sebelumnya telah diberikan, namun karena kewenangan ke provinsi maka tunjangan di daerah dihentikan.
“Kenapa kita perjuangkan itu, karena kita wakilnya. Kalau kita mengatakan itu ranah provinsi, seolah-olah DPRD kota lepas tangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, pihaknya telah mengatur waktu diselenggarakan perjumpaan dengan beberapa pihak yang berhubungan dengan pendidikan.
“Makanya ini sudah mau pertemuan, ada tidak celah bisa memberikan tunjangan yang tadinya ada kok dihilangkan dengan alasan ranahnya provinsi,” bebernya.
Sebagai informasi, Kewenangan SMA Sederajat berada di Provinsi sejak 2017 berdasarkan uu nomor 23/2014 tentang pemerintah daerah.
Tunjangan guru SMA/sederajat swasta terakhir diberikan tahun 2020 menggunakan dana hibah melalui anggaran dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dan tahun 2021 insentif ditiadakan karena hibah tak bisa dilakukan dua tahun berturut-turut. (Adv)
