Portal Berita Online & Advertising

Komisi IV DPRD Kaltim Upayakan Peningkatan Sekolah Inklusi di Kaltim

0 561

Saskindo Media, Samarinda – Peningkatan sekolah inklusi di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi fokus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati, situasi sekolah inklusi di Kaltim masih jauh dari yang diharapkan, terutama dalam hal sarana prasarana (sapras) dan jumlah pendidik yang minim.

Dalam upaya meningkatkan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus (AKB), Puji Setyowati menyoroti perlunya penguatan pelayanan terhadap sekolah inklusi yang sudah ada. Dia mengungkapkan bahwa meskipun saat ini belum ada sekolah inklusi khusus, sekolah yang ada perlu ditingkatkan secepatnya. Tujuannya adalah untuk memastikan perbedaan kebutuhan antara sekolah inklusi dan sekolah reguler diakomodasi dengan baik.

“Saat ini, kami belum memiliki sekolah inklusi khusus, tetapi yang sudah ada harus ditingkatkan terlebih dahulu. Penting agar sekolah inklusi dan sekolah reguler memiliki pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan yang berbeda,” ungkapnya saat dihubungi oleh awak media, Selasa (07/11) .

Puji Setyowati juga menyoroti bahwa mendirikan sekolah inklusi membutuhkan banyak kajian dan waktu yang cukup lama. Anggaran untuk membangun sekolah inklusi mungkin ada, tetapi prosesnya tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih realistis adalah memperkuat sekolah inklusi yang sudah ada sambil terus melakukan kajian untuk perkembangan sekolah inklusi khusus.

Selain itu, Puji Setyowati mengatakan bahwa DPRD Kaltim telah berkoordinasi dengan Universitas Mulawarman (Unmul) mengenai pengadaan jurusan khusus untuk pendidikan disabilitas. Meskipun demikian, hal ini masih dalam tahap pengkajian. Terdapat pertimbangan-pertimbangan, terutama mengenai jumlah siswa yang dibutuhkan untuk membuka jurusan baru yang bisa memakan waktu hingga satu atau dua tahun.

Politisi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini juga menekankan bahwa pendidikan disabilitas adalah wewenang pemerintah provinsi, dan ia mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim untuk lebih memperhatikan pendidikan disabilitas.

Puji Setyowati juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, DPRD Kaltim akan mengunjungi beberapa sekolah inklusi di Kaltim untuk memahami kebutuhan mereka. Hal ini akan memberikan bahan untuk rapat dengar pendapat (RDP) yang akan dilaksanakan, sehingga langkah-langkah lebih lanjut dapat diambil untuk meningkatkan pendidikan inklusi di Kaltim. (adv/dprdkaltim/khin)

Leave A Reply

Your email address will not be published.