Wakil Bupati Tinjau Pasar Nenang, Tekankan Pentingnya Pengelolaan yang Berkeadilan Bagi Pedagang Lokal
Saskindo Media, Penajam Paser Utara – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan pasar tradisional. Hal ini ditunjukkan melalui kunjungan kerja Wakil Bupati Abdul Waris Muin ke Pasar Nenang pada Senin (21/4/2025).
Dalam kunjungannya, Abdul Waris didampingi sejumlah pejabat terkait melakukan dialog langsung dengan para pedagang. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan berdagang yang tertib, bersih, dan berkeadilan.
“Pasar tradisional harus menjadi ruang usaha yang nyaman dan menguntungkan bagi seluruh pedagang, khususnya warga lokal,” tegas Abdul Waris saat menyapa para pedagang.
Salah satu isu yang mengemuka adalah kenaikan tarif sewa kios dari Rp45.000 menjadi Rp60.000 per bulan. Menanggapi hal ini, Wakil Bupati menyatakan bahwa kenaikan tersebut masih dalam batas wajar.
“Kenaikan ini disertai dengan perbaikan fasilitas oleh pemerintah. Yang penting semua transparan dan ada bukti kuitansi,” jelasnya.
Abdul Waris secara khusus menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan pedagang asli PPU. Ia meminta pengelola pasar tegas terhadap kios yang tidak aktif, terutama yang dimiliki pedagang dari luar daerah.
“Kios yang mangkrak berbulan-bulan, apalagi milik pedagang luar seperti dari Balikpapan, harus segera ditertibkan. Tempat ini harus diberikan kepada warga PPU yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Wakil Bupati juga menyoroti pentingnya menjaga kebersihan dan tata kelola pasar. Menurutnya, pasar yang tertata rapi akan mendatangkan lebih banyak pembeli.
“Kebersihan dan kerapian pasar adalah kunci. Pembeli akan nyaman berbelanja jika lingkungannya tertata baik,” ujarnya.
Abdul Waris memastikan pemerintah akan bertindak tegas terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang di pasar. Ia mengimbau para pedagang yang mengalami perlakuan tidak adil untuk segera melapor.
“Silakan datang ke saya jika ada masalah. Kami tidak akan mentolerir praktik-praktik yang merugikan pedagang,” tandasnya.
Kunjungan ini ditutup dengan penegasan komitmen pemerintah untuk terus membenahi pasar tradisional agar semakin bermanfaat bagi perekonomian masyarakat lokal.
“Pasar rakyat harus benar-benar menjadi milik dan untuk kepentingan rakyat, khususnya warga PPU,” pungkas Abdul Waris. (adv/diskominfo-ppu)
