Saskindo Media, Samarinda – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak. Hal ini ditegaskan Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, saat menghadiri diskusi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Fauzi, di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Sabtu (10/5/2025).
Acara yang dibuka Gubernur Kaltim, Dr. Rudy Mas’ud, ini mengangkat pentingnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terutama menyambut Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah pondasi masyarakat inklusif. Ini langkah strategis menyongsong IKN,” tegas Rudy.
Waris memaparkan upaya Pemkab PPU dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sepanjang 2024, tercatat 44 kasus, dan hingga Maret 2025 sudah ada 10 kasus. Melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, korban mendapat pendampingan serta sosialisasi ke masyarakat.
Pemkab PPU juga mengoptimalkan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) untuk memperkuat peran keluarga dalam pencegahan kekerasan. Selain itu, pengarusutamaan gender digencarkan melalui pelatihan hingga tingkat desa, sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2023.
“Kami berdayakan perempuan kepala keluarga lewat pelatihan berbasis kebutuhan, sekaligus mendorong partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, dan ekonomi,” jelas Waris.
Namun, ia mengakui masih ada tantangan, seperti belum meratanya Forum Anak, PATBM, dan DRPPA di seluruh desa. Waris menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan perubahan pola pikir masyarakat.
“Kekerasan dalam rumah tangga bukan aib, tapi masalah yang harus diselesaikan bersama. Dengan kolaborasi pusat-daerah, perlindungan perempuan dan anak di PPU akan semakin kuat,” tegasnya.
Hadir dalam pertemuan ini Sekda Kaltim Sri Wahyuni, Ketua DPRD Kaltim H. Hasanuddin Mas’ud, pejabat Kementerian PPPA, serta kepala daerah dan aktivis perlindungan anak se-Kaltim. (adv/diskominfo-ppu)
