Saskindo Media, Balikpapan – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Corporate University (BPSDM Kaltim CorpU) melalui Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) menggelar kegiatan Pengembangan Kompetensi Lurah Angkatan II. Acara ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan publik.
Kegiatan berlangsung di Aula Balai Kota Balikpapan pada Selasa (14/5/2025) dan diikuti oleh 74 peserta dari berbagai kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Sebanyak 20 peserta berasal dari Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), termasuk Lurah Petung, Achmad Fitriady, yang aktif mengikuti seluruh rangkaian pelatihan.
Lurah Petung, Achmad Fitriady menilai kegiatan ini sebagai kesempatan berharga untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dalam mengelola wilayah kelurahan secara lebih efektif dan adaptif.
Menurutnya, seorang lurah tidak hanya harus menguasai aspek administratif, tetapi juga perlu memiliki kemampuan manajerial berbasis sosial dan budaya.
“Seni mengelola konflik menjadi bekal penting mengingat dinamika masyarakat yang terus berubah. Selain itu, pemberdayaan warga harus dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Fitriady juga menyoroti tantangan di era digital, di mana masyarakat menuntut transparansi dan kecepatan respon dalam pelayanan publik.
“Kami harus bekerja cepat, tanggap, dan profesional. Pelayanan tidak boleh terhambat oleh urusan pribadi ASN. Jika kinerja kami kurang optimal, masyarakat berhak memberikan teguran,” tegasnya.
Ia juga konsisten menekankan kedisiplinan kerja kepada seluruh staf Kelurahan Petung, termasuk melalui apel pagi sebagai bentuk penguatan etos kerja.
“Menunda pekerjaan sama dengan menumpuk masalah. Kami berkomitmen menyelesaikan setiap tugas tepat waktu demi kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Kepala BPSDM Kaltim, Dra. Nina Dewi, dalam sambutannya menyatakan bahwa pelatihan ini merupakan wujud keseriusan Pemprov Kaltim dalam mempersiapkan aparatur kelurahan menghadapi tantangan zaman.
“Lurah masa kini harus mampu berkolaborasi, berinovasi, dan beradaptasi dengan teknologi. Peningkatan kapasitas harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan,” jelasnya.
Ia berharap peserta dapat menerapkan ilmu yang didapat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan kelurahan dan menciptakan pelayanan yang efektif, humanis, dan berintegritas. (Adv/diskominfo-ppu)
