Saskindo Media, Samarinda – Nasib 306 Tenaga Bakti Rimbawan (TBR) di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak untuk segera mendapat kepastian. Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama Komisi I dan Komisi II DPRD Kaltim, Selasa (19/08).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Gedung E Kantor DPRD Kaltim itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II, Sapto Setyo Pramono. Turut hadir sejumlah pejabat eksekutif, termasuk Asisten II Setda Provinsi Kaltim Ujang Rahmad, Kepala Dinas Kehutanan Joko Istanto, Plt. Kepala BKD Kaltim Yuli Fitriyanti, serta perwakilan dari para Tenaga Bakti Rimbawan.
Sapto Setyo Pramono dalam pemaparannya menegaskan bahwa persoalan status dan masa depan para TBR harus diselesaikan secara tepat tanpa melanggar regulasi yang berlaku.
“Langkah yang tepat harus segera ditempuh agar persoalan ini tidak berlarut. Evaluasi perlu dipercepat, namun kontrak kerja jangan sampai diputus hingga tahun 2026,” tegas Sapto.
Ia menekankan pentingnya pemetaan status seluruh TBR oleh Dinas Kehutanan dan perlunya surat resmi yang dikirimkan kepada Kementerian Kehutanan serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Langkah ini dinilai krusial untuk mendapatkan kepastian hukum dan menghentikan simpang siur informasi.
Sapto juga meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai perbedaan proses pengangkatan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) antara tahun 2023 dan 2024.
“Harus ada kejelasan soal formasi PPPK. Kita tidak ingin ada kebijakan yang merugikan tenaga bakti karena aturan yang berbeda setiap tahunnya,” ujarnya.
Ia berharap pada 2026 seluruh permasalahan ini telah tuntas. “Kita ingin agar tidak ada lagi rumor yang simpang siur. Setiap kebijakan harus transparan dan bisa dipantau, sehingga masa depan tenaga bakti benar-benar jelas,” kata Sapto.
Di akhir rapat, Sapto menyampaikan pesan bahwa perjuangan para TBR ini bukan hanya tentang status kepegawaian, melainkan menyangkut kepastian hidup bagi ratusan keluarga yang bergantung padanya. (adv/dprd-kaltim)
