Anggota DPRD Kaltim Nurhadi Saputra Minta Pemprov Kaltim Percepat Sosialisasi GratisPol
Saskindo Media, Samarinda – Kebijakan pendidikan tinggi gratis, GratisPol 10, yang digulirkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali menuai sorotan. Kali ini, kritik datang dari Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, yang menyoroti masih belum adanya kejelasan teknis mengenai program tersebut.
Nurhadi menyatakan bahwa ketidakjelasan ini menimbulkan kebingungan di kalangan calon mahasiswa, mahasiswa aktif, dan orang tua. Menurutnya, hingga saat ini belum ada sosialisasi yang utuh dan rinci yang mampu membedakan program GratisPol 10 dengan skema beasiswa lain seperti Kaltim Tuntas.
“Masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya. Apa sebenarnya perbedaan GratisPol 10 dengan beasiswa yang sudah ada? Bagaimana mekanismenya? Apakah program ini juga menyentuh mahasiswa yang saat ini sedang aktif kuliah, atau hanya diperuntukkan bagi mahasiswa baru?” ujar Nurhadi, Senin (4/8/2025).
Ia memperingatkan bahwa tanpa kejelasan, program mulia yang bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan justru berpotensi memunculkan kecurigaan dan merusak kepercayaan masyarakat. Kekhawatiran juga ditujukan pada nasib bantuan pendidikan untuk siswa sekolah menengah yang seharusnya masuk dalam payung kebijakan yang sama.
Oleh karena itu, Nurhadi mendesak Pemprov Kaltim, khususnya Dinas Pendidikan dan instansi terkait, untuk segera menyusun dan menyosialisasikan pedoman teknis (juknis) pelaksanaan program.
“Tanpa penjelasan yang cepat dan transparan, program ini berisiko gagal mencapai tujuannya,” tegasnya.
Ia juga menekankan agar mahasiswa aktif yang telah berjuang menyelesaikan studi di tengah keterbatasan ekonomi tidak terabaikan dalam kebijakan ini.
Dengan alokasi anggaran pendidikan yang tidak kecil, Nurhadi berharap agar prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam implementasi GratisPol 10 untuk memastikan dana masyarakat digunakan secara tepat sasaran. (adv/dprd-kaltim)
