DPRD Kaltim Desak Investigasi Menyeluruh Kasus Tambang Ilegal
Saskindo Media, Samarinda – Terungkapnya aktivitas tambang ilegal di dalam Kawasan Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman (KHDTK Unmul) mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur untuk mendesak investigasi yang lebih komprehensif. Legislator menilai kasus ini merupakan indikasi masalah sistemik yang jauh lebih besar dan meluas.
Anggota DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, menyatakan bahwa yang terjadi di hutan Unmul hanyalah sebagian kecil dari persoalan yang sesungguhnya. Menurutnya, sangat mungkin praktik serupa tersebar di berbagai kabupaten dan kota di seluruh provinsi.
“Ini baru satu kasus yang muncul ke permukaan. Saya menduganya kuat hanya sebagai puncak gunung es. Kasus-kasus serupa berpotensi besar terjadi di wilayah lain,” ujar Syahariah pada Rabu (30/7/2025).
Ia menyoroti lemahnya sistem pengawasan yang menyebabkan kawasan konservasi, bahkan yang dikelola institusi pendidikan, tidak luput dari penjarahan. Syahariah menegaskan bahwa pendekatan biasa tidak lagi memadai dan memerlukan langkah-langkah luar biasa dari seluruh pemangku kepentingan.
Untuk memastikan kasus ini ditangani secara serius, DPRD akan menggelar investigasi bertahap. Syahariah menekankan pentingnya kehadiran para pimpinan instansi terkait secara langsung dalam setiap rapat lanjutan.
“Saya ingin semua pimpinan hadir. Rapat tidak boleh sekadar formalitas tanpa output yang nyata. Untuk itu, rapat mendatang harus dijadwalkan dengan tenggat waktu yang jelas, misalnya dua minggu, dan harus sudah ada hasil yang konkret,” tegasnya.
Lebih lanjut, Syahariah menduga kuat adanya keterlibatan oknum internal dalam praktik ilegal ini. Penanganan yang hanya menyasar pelaku lapangan dinilai tidak akan menyelesaikan masalah.
“Keyakinan saya, ini mustahil dilakukan oleh satu orang saja. Ada indikasi keterlibatan pihak-pihak dari dalam pemerintah. Bahkan berdasarkan informasi yang saya terima, ada mahasiswa dan tidak menutup kemungkinan pula oknum dosen Unmul yang terlibat,” paparnya.
Menyikapi kompleksitas kasus tersebut, DPRD Kaltim berkomitmen penuh untuk mengawal proses penyelidikan hingga tuntas. Rapat tindak lanjut akan segera digelar untuk merumuskan langkah-langkah strategis guna memberantas praktik tambang ilegal yang turut mencemari nama baik dunia pendidikan.
“Komitmen dewan jelas, kami tidak akan berhenti sampai di sini. Kasus ini akan kami tindak lanjuti dengan lebih serius,” pungkas Syahariah. (adv/dprd-kaltim)
