DPRD Kaltim Desak Pemerintah Benahi Kualitas SD Negeri yang Sepi Peminat
Saskindo Media, Samarinda – Kota Samarinda menghadapi persoalan serius di sektor pendidikan dasar. Ribuan bangku di Sekolah Dasar (SD) negeri dilaporkan kosong dan tidak terisi oleh siswa. Fenomena ini dinilai bukan hanya sekadar masalah kapasitas, tetapi juga menjadi indikator pergeseran preferensi masyarakat dalam memilih sekolah untuk anak-anak mereka.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyoroti kondisi ini dan mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah antisipasi. Menurutnya, rendahnya jumlah peserta didik di sekolah negeri harus dikaji secara objektif dan komprehensif.
“Fakta ini harus dilihat secara jernih. Di satu sisi, kita punya kapasitas sekolah yang memadai, tetapi di sisi lain, minat orang tua justru beralih ke sekolah swasta. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri perlu ditingkatkan,” ujar Darlis, Rabu (30/7/2025).
Berdasarkan data terbaru, lebih dari 2.000 bangku di SD negeri di Samarinda dalam kondisi kosong. Darlis menegaskan bahwa angka ini bukan hanya sekadar statistik, melainkan cerminan dari persepsi publik terhadap kualitas layanan pendidikan di sekolah negeri.
“Nyatanya, banyak sekolah swasta di Samarinda yang menawarkan layanan pendidikan lebih unggul, baik dari segi fasilitas maupun metode pembelajaran. Ini menjadi tantangan besar bagi sekolah negeri untuk berbenah dan meningkatkan mutunya,” tegasnya.
Dia menambahkan, pendidikan dasar merupakan fondasi utama pembentukan karakter dan intelektualitas anak. Oleh karena itu, orang tua cenderung lebih selektif dalam memilih sekolah, khususnya di jenjang SD yang masih sangat bergantung pada kedekatan emosional dan geografis.
“Berbeda dengan jenjang SMA di mana anak sudah lebih mandiri, untuk tingkat SD, orang tua akan memilih sekolah terdekat yang terbaik, meskipun harus mengeluarkan biaya lebih tinggi di sekolah swasta,” jelasnya.
Darlis mengingatkan, jika tren penurunan jumlah siswa di sekolah negeri terus berlanjut, bukan tidak mungkin pemerintah pusat akan mengambil kebijakan evaluasi menyeluruh, termasuk rasionalisasi atau bahkan penutupan sekolah.
“Apabila rasio siswa terus menurun dan bangku kosong kian banyak, kebijakan rasionalisasi atau penutupan sekolah bisa saja dilakukan. Ini harus kita hindari bersama,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi, dia mendorong pemerintah daerah melakukan perbaikan menyeluruh terhadap kualitas pendidikan di sekolah negeri. Mulai dari peningkatan kompetensi guru, modernisasi infrastruktur, hingga pembaruan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini.
“Ini harus menjadi perhatian bersama. Sekolah negeri tidak boleh hanya menjadi pilihan alternatif, melainkan harus menjadi primadona karena menawarkan mutu pendidikan yang kompetitif,” pungkasnya. (adv/dprd-kaltim)
