DPRD Kaltim Kawal Implementasi Gratispol agar Tak Rugikan Sekolah Swasta
Saskindo Media, Samarinda – Kebijakan wajib Pendidikan Gratis (Gratispol) bagi sekolah swasta di Kalimantan Timur menuai keprihatinan dari anggota dewan. Kekhawatiran utama adalah ketidaksiapan dan kerentanan finansial yang dialami lembaga pendidikan swasta.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menyatakan bahwa sebagian besar sekolah swasta masih bergantung pada iuran siswa (SPP) untuk biaya operasional. Dengan diwajibkannya Gratispol, sekolah dipaksa menyesuaikan diri tanpa adanya skema pendanaan pengganti yang jelas dari pemerintah.
“Dengan kebijakan Gratispol, sekolah swasta diwajibkan menyesuaikan. Masalahnya, banyak di antara mereka belum siap menghadapi perubahan ini,” tegas Agus usai rapat dengar pendapat mengenai Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan honorarium guru swasta, di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25/8/2025).
Ia menegaskan bahwa meski kebijakan tersebut sudah menjadi keputusan, pemerintah daerah tidak boleh lepas tangan. Tanggung jawab untuk menutup selisih pembiayaan yang sebelumnya ditanggung SPP harus diambil alih melalui subsidi atau dukungan anggaran tambahan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov).
“Kalau pendidikan gratis sudah jadi keputusan, maka pemerintah jangan lepas tangan. Ada tanggung jawab untuk ikut menanggung selisih biaya,” ujarnya.
Tanpa intervensi tersebut, sekolah swasta diprediksi akan menghadapi kesulitan keuangan besar-besaran. Dampaknya tidak hanya pada operasional harian, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas layanan pendidikan.
“Subsidi ini mendesak. Tanpa itu, sekolah swasta bisa kelimpungan. Padahal, mereka punya peran besar dalam mencetak generasi muda Kaltim,” tambah Agus.
Ia menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan sekolah swasta sebagai salah satu pilar pendidikan di Kaltim. DPRD Kaltim berjanji akan mengawal implementasi kebijakan ini untuk memastikan tidak merugikan pihak sekolah swasta dan masyarakat.
“Kami ingin sekolah swasta tetap bertahan, bahkan berkembang. Jangan sampai kebijakan ini justru melemahkan pilar penting pendidikan di Kaltim,” pungkasnya. (adv)
