Saskindo Media, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan Eksekutif Meeting bersama para pimpinan perusahaan yang beroperasi di wilayahnya, mencakup sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Bupati Kukar Edi Damansyah, didampingi Wakil Bupati H. Rendi Solihin dan Sekretaris Daerah H. Sunggono, serta dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pada Sabtu (22/2/2025).
Turut hadir dalam acara tersebut Deputi Direksi wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara, Nu’im Mubaroq, serta Kepala BPJS Kesehatan Kukar, Ika Irawati. Salah satu agenda utama dalam pertemuan ini adalah pelantikan pengurus Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (FKTSL) oleh Bupati Edi Damansyah.
Bupati Edi Damansyah menyampaikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah bergabung dalam FKTSL dan berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa eksekutif meeting ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi pembangunan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.
“Pelantikan pengurus Forum TJSL hari ini menjadi penguatan peran perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah,” ujar Edi.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemkab Kukar, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan masyarakat untuk menjaga iklim investasi yang kondusif. “Investasi tidak hanya memberikan pendapatan bagi negara, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekitar,” jelasnya.
Bupati berharap seluruh perusahaan di Kukar dapat mengoptimalkan program TJSL dan pemberdayaan masyarakat melalui Corporate Social Responsibility (CSR). “Dengan adanya Forum TJSL ini, kami harap implementasi CSR dapat lebih terarah dan berdampak luas,” tambahnya.
Selain pelantikan FKTSL, acara ini juga diisi dengan penyerahan penghargaan dari Kementerian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta penghargaan dari Bupati Kukar atas komitmen kemitraan usaha besar dengan UMKM tahun 2024.
Tak ketinggalan, dilakukan penandatanganan kerja sama antara Pemkab Kukar, BPJS Kesehatan, dan donatur badan usaha untuk jaminan kesehatan bagi pekerja non-upah serta penyerahan sertifikat penilaian usaha perkebunan tahun 2024. (adv/diskominfo-kukar)
