Sigit Prabowo Ingatkan Pemerintah Soal Keseimbangan Anggaran Antar Sektor
Saskindo Media, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sigit Prabowo, menyoroti pentingnya keseimbangan dalam pengalokasian anggaran daerah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada sektor infrastruktur, tetapi juga memberi perhatian yang setara kepada sektor lain seperti olahraga dan media, yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
“Fokus pada infrastruktur itu penting, kami mengerti. Tapi sektor lain yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti olahraga dan media, jangan sampai terabaikan,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu dalam keterangannya di Kantor DPRD Kaltim, Senin (28/7/2025).
Menurutnya, infrastruktur memang merupakan tulang punggung pembangunan. Namun, olahraga berperan penting dalam pembinaan karakter generasi muda melalui cabang olahraga (cabor), dan media memiliki fungsi strategis dalam menjaga keterbukaan informasi serta akuntabilitas pemerintah.
“Kalau berbicara prioritas, tentu infrastruktur menjadi tulang punggung. Tapi jangan sampai pembinaan cabor dan peran media dianggap pelengkap,” ujarnya.
Sigit mengungkapkan kekhawatirannya bahwa tanpa perencanaan anggaran yang proporsional, sektor olahraga dan media bisa menjadi yang paling terdampak. Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara adil agar seluruh sektor merasakan dampak pembangunan.
Ia juga menyebut bahwa aspirasi serupa telah disuarakan oleh sejumlah anggota DPRD lainnya yang menginginkan kebijakan anggaran berjalan seimbang, tanpa meninggalkan sektor mana pun.
“Rekan-rekan di DPRD juga sudah menyuarakan hal yang sama. Intinya, kami ingin setiap kebijakan anggaran berjalan berimbang, tanpa ada sektor yang merasa diabaikan,” katanya.
Lebih lanjut, Sigit menekankan bahwa pemerataan anggaran tidak hanya menyentuh aspek fisik pembangunan, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan olahraga dan penyebaran informasi yang sehat.
Ia berharap ke depan, DPRD Kaltim bersama pemerintah daerah dapat mengawal jalannya penganggaran dengan lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan, baik di sektor fisik maupun sosial.
“Kita ingin semua kepentingan masyarakat tersentuh secara proporsional. Jangan sampai ada yang merasa tertinggal,” pungkasnya.(adv/dprd-kaltim)
