Soroti APBD dan Tunjangan DPR, Anggota DPRD Kaltim Dukung Aspirasi Mahasiswa
Saskindo Media, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, menyatakan dukungannya terhadap tuntutan mahasiswa yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa pada 1 September 2025. Pernyataan ini disampaikannya menanggapi desakan publik dan mahasiswa agar DPR RI segera mengumumkan keputusan atas tuntutan yang diajukan sejak aksi 25 Agustus lalu.
“Saya mendukung sekali apa yang telah disampaikan oleh teman-teman aksi pada 1 September. Sebagai perwakilan rakyat, kita harus mengutamakan harapan masyarakat,” tegas Damayanti pada Jumat (5/9/25).
Damayanti juga menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim yang ditargetkan mencapai Rp21 triliun pada 2026. Ia menekankan bahwa anggaran sebesar itu harus dialokasikan secara tepat guna untuk kepentingan masyarakat.
“Beberapa poin dalam 11 tuntutan mahasiswa termasuk kewenangan pemerintah provinsi. APBD harus benar-benar digunakan untuk rakyat,” ujarnya.
Selain itu, politikus tersebut mengkritik wacana lonjakan tunjangan anggota DPR RI yang belakangan menuai kontroversi. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang demi menjaga prinsip keadilan.
“Lonjakan tunjangan DPR RI harus dievaluasi. Harus ada keadilan, jangan sampai anggaran besar untuk DPR tetapi kecil untuk masyarakat,” tegas Damayanti.
Ia menambahkan, kritik dan aspirasi mahasiswa merupakan bagian penting dari kontrol sosial yang berperan memastikan penggunaan keuangan negara dilakukan secara proporsional dan adil. (adv/dprd-kaltim)
