Saskindo Media, Samarinda – Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kaltim.
Kegiatan TPPS dilakukan di Ruang Tepian 1 Kantor Gunernur Kaltim, Rabu (27/4/2022).
Hadi Mulyadi juga Ketua Pelaksana TPPS Kaltim, berharap pelaksanaan Rapat Koordinasi TPPS Provinsi Kaltim dapat menghasilkan suatu gerakan yang terkoordinasi dan simultan dalam upaya mempercepat penurunan stunting di Provinsi Kaltim.
Kata dia, usaha pencegahan stunting penting dilakukan sedini mungkin, dengan berkolaborasi dengan dinas instansi dan lembaga terkait.
“Penurunan stunting tidak bisa dilakukan secara sendiri, tetapi perlu sinergitas dan kerja sama melalui program-programnya,” ungkapnya.
Ia mencontohkan, semisal Dinas Pendidikan, guru harus memberikan orientasi kepada siswa yang akan memasuki usia pernikahan, bagaimana pernikahan yang ideal.
Bagaimana merencanakan kehidupan, sehingga para siswanya ada penambahan wawasan bukan saja terkait stunting tetapi juga kesadaran pola hidup sehat, tentang gizi, dan pentingnya berolahraga.
“Sehingga kita bisa mengawal generasi yang sehat,” tandasnya.
Selain Dinas Pendidikan, kata dia, TPPS Provinsi Kaltim juga harus bersinergi dengan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Dengan memberikan pelaksanaan program pangan lestari, memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami berbagai macam sayur-sayuran, dan program tersebut harus disosialisasikan di kabupaten kota.
Tinggal disinkronisasi dan dijadikan alat ukur dalam upaya menangani stunting melalui pemenuhan makanan yang bergizi bagi keluarga.
“Pangan lestari dari Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura harus menjadi program yang masif, dan disosialisasikan di kabupaten kota,” bebernya.
Diakhir ia meminta TPPS Kaltim melakukan penanganan stunting juga sampai pada tingkat kecamatan, bahkan tingkat kelurahan dan desa.
Dengan melakukan gerakan bersama yang melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), tokoh agama, dan ibu di pos pelayanan terpadu (posyandu).
“Penanganan stunting harus menjadi tugas kita bersama, tidak cukup hanya TPPS Kaltim, namun perlu dukungan dari pemerintah kabupaten dan kota, termasuk TP PKK maupun seluruh elemen masyarakat,” jelasnya.
(SM/AA)
