Pansus Ranperda Pendidikan Kaltim Gelar Rapat Kerja Perdana
Saskindo Media, Balikpapan – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat kerja perdana pada Rabu (6/8/2025). Rapat yang berlangsung di Jati Room Hotel Grand Jatra Balikpapan ini menandai dimulainya perumusan regulasi pendidikan yang bertujuan menciptakan keadilan dan pemerataan di sektor pendidikan se-Kaltim.
Rapat dihadiri oleh mitra kerja dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim serta Cabang Disdikbud Wilayah I. Dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry, dan didampingi Wakil Ketua Agusriansyah Ridwan, rapat ini bertujuan mendalami substansi yang akan dimuat dalam Ranperda.
Dalam arahannya, Sarkowi menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang berbasis pada kebutuhan faktual di lapangan. “Kita bersinergi untuk memperkuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam naskah akademik. Tujuannya agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya sesuai undang-undang, tetapi juga relevan dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” jelas Sarkowi.
Beberapa isu strategis pun mengemuka. Wakil Ketua Pansus, Agusriansyah Ridwan, menyoroti dampak negatif sistem zonasi terhadap motivasi belajar siswa dan ketimpangan ketersediaan gedung sekolah antarjenjang.
“Perlunya keadilan dalam alokasi bantuan biaya bagi sekolah swasta agar setara dengan sekolah negeri. Harus sama-sama dibiayai,” tegas Agusriansyah, menekankan pentingnya pemerataan anggaran.
Dukungan juga disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disdikbud Kaltim, Armin. Ia menyambut baik inisiatif Pansus dan menekankan bahwa pendidikan berkualitas tidak hanya berfokus pada aspek kognitif.
“Adab dan etika harus mendapatkan penekanan dalam kurikulum dan bisa dimasukkan dalam Perda. Akselerasi dan lompatan juga perlu dukungan dalam Perda, jadi tertuang di dalamnya terkait standar nasional pendidikan,” ujar Armin.
Seluruh pembahasan dalam rapat perdana ini menjadi bahan penting bagi Pansus untuk menyusun Ranperda. Harapannya, regulasi akhir yang dihasilkan dapat menjamin penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan di seluruh penjuru Kalimantan Timur. (adv/dprd-kaltim)
