DPRD Kaltim Soroti Isolasi Mahulu Saat Bencana, Usulkan Helikopter Siaga
Saskindo Media, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menyatakan keprihatinannya atas kondisi isolasi yang kerap dialami Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) saat bencana melanda. Ia menilai keterbatasan akses transportasi membuat wilayah tersebut rentan krisis logistik dan membutuhkan solusi konkret.
Dalam perbincangan di Kantor DPRD Kaltim, Jumat (8/8/2025), Hasanuddin mengungkapkan jalur darat menuju Mahulu belum sepenuhnya dapat dilalui, sementara transportasi sungai terkendala air surut. Menurutnya, helikopter menjadi opsi utama untuk penanganan darurat.
“Jalur darat belum sepenuhnya tembus, air sungai pun surut. Saat bencana datang, kita tidak bisa bergantung pada transportasi konvensional. Helikopter jadi satu-satunya jalan keluar,” ujarnya.
Hasanuddin menuturkan kelangkaan kebutuhan pokok pernah menjadi masalah serius di Mahulu. Ia mencontohkan harga beras yang sempat melonjak hingga Rp1 juta per karung dan sulitnya pasokan gas.
Ia mendorong pemerintah daerah maupun pusat segera merumuskan kebijakan untuk menjamin keselamatan dan kebutuhan dasar warga Mahulu. Menurutnya, dukungan logistik dan transportasi udara menjadi vital agar evakuasi dan distribusi bantuan berjalan efektif.
Hasanuddin juga mengingatkan adanya program “skema patungan” pada masa kepemimpinan Gubernur Akmal Malik yang melibatkan Pemprov Kaltim, Polda, dan Kodam untuk pengadaan helikopter. Saat itu, anggaran operasional mencapai Rp2 miliar per enam bulan dan dimanfaatkan tidak hanya untuk penanggulangan bencana, tetapi juga kebutuhan dinas mendesak.
“Dulu zaman Pak Akmal, kita pernah punya skema patungan. Dan itu efektif. Tapi sekarang program itu menghilang tanpa jejak,” katanya.
Ia mengusulkan keterlibatan sektor swasta, terutama perusahaan besar, untuk menyediakan helikopter siaga darurat. Selain itu, ia berharap media turut mengangkat isu Mahulu agar mendapat perhatian luas.
“Mahulu itu bagian dari Indonesia. Jangan sampai karena jauh, mereka dilupakan,” tegasnya.
Hasanuddin menegaskan, masalah ini bukan sekadar soal akses atau logistik, melainkan keadilan sosial. “Warga Mahulu punya hak yang sama untuk diselamatkan dan dibantu dengan cepat,” pungkasnya. (adv/dprd-kaltim)
