Solusi Atasi Kelangkaan: DPRD Kaltim Dorong Rekrutmen Afirmatif Dokter Daerah 3T
Saskindo Media, Samarinda – Kompleksitas dan lamanya prosedur rekrutmen dinilai menjadi penghambat utama dalam memenuhi kebutuhan dokter spesialis di Kalimantan Timur. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mendesak pemerintah daerah untuk mengambil langkah terobosan dan tidak terus bergantung pada mekanisme pusat yang dinilai terlalu birokratis.
“Persoalannya bukan hanya jumlah dokter, tapi sistem perekrutannya yang terlalu panjang dan kompleks. Ketika daerah butuh tenaga medis segera, justru proses administratif menjadi kendala utama,” tegas Sarkowi dalam keterangannya, Jumat (8/8/2025).
Menurutnya, sistem rekrutmen yang masih terpusat dan melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sering kali lambat merespons, khususnya untuk memenuhi kebutuhan di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan (3T). Padahal, Pemprov Kaltim telah membuka formasi khusus bagi dokter spesialis untuk bertugas di wilayah tersebut.
“Kondisi ini memprihatinkan. Formasi khusus dibuka, tapi minat pendaftar tidak meningkat. Ini bisa karena lokasi dianggap kurang menarik, atau prosesnya terlalu menyulitkan,” ujarnya.
Sarkowi menekankan perlunya reformasi menyeluruh, termasuk kebijakan afirmatif untuk memprioritaskan lulusan kedokteran asal daerah 3T. Ia yakin, keterikatan emosional dengan kampung halaman akan membuat mereka lebih bertahan untuk mengabdi.
“Anak-anak dari daerah 3T umumnya punya ikatan emosional kuat. Jika diberikan afirmasi dan didukung pelatihan memadai, mereka cenderung lebih bertahan,” jelasnya.
Ia juga mendorong Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman untuk menciptakan skema rekrutmen berbasis daerah yang relevan dengan kebutuhan Kaltim. Program bantuan pendidikan seperti Gratispol, lanjutnya, harus diarahkan untuk mencetak tenaga medis yang siap bertugas di wilayah terpencil.
DPRD Kaltim berkomitmen penuh untuk mendorong kebijakan afirmatif dan penganggaran yang terarah guna mempercepat pemerataan tenaga kesehatan. Tujuannya, memastikan seluruh masyarakat, termasuk di pelosok, mendapatkan layanan medis yang setara. (adv/dprd-kaltim)
