Anggota Komisi II DPRD Kaltim Dukung Program e-Katalog untuk UMKM
Saskindo Media, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Encik Wardani, memberikan apresiasi terhadap program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) Kaltim yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penggunaan e-katalog.
“Dalam konteks ini, e-katalog memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu metode pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yang wajib digunakan oleh pelaku UMKM,” kata Encik dalam rapat dengar pendapat dengan Disperindagkop Kaltim di Samarinda belum lama ini.
Menurutnya, e-katalog memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk menawarkan produk dan jasa mereka kepada pemerintah dan sektor swasta.
“Dalam kerjasama dengan dinas terkait, beberapa UMKM telah menerima pelatihan terkait e-katalog. Namun, menurut penilaian saya, masih ada beberapa pelaku UMKM yang belum bisa mengoperasikan e-katalog ini secara teknis,” jelas politisi dari PKS.
Encik menyoroti pentingnya membuat e-katalog lebih populer di Kalimantan Timur, karena ini dapat mempermudah berbagai transaksi, bahkan termasuk jasa seperti cleaning service.
“Semua jenis barang dapat ditemukan dalam e-katalog. Hanya dengan beberapa kali klik, transaksi dapat terjadi. Oleh karena itu, perlu meningkatkan pemahaman UMKM tentang e-katalog,” tambahnya.
Legislator yang mewakili daerah pemilihan Samarinda ini berharap Disperindagkop Kaltim terus memberikan panduan dan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk mengikuti perkembangan teknologi dan pasar. Ia juga menegaskan bahwa peningkatan UMKM harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
“Upaya ini bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran, karena pertumbuhan UMKM di Kalimantan Timur memiliki dampak positif dalam hal ini,” kata Encik.
Dia menekankan bahwa UMKM adalah salah satu pilar ekonomi di daerah tersebut, sehingga program peningkatan UMKM merupakan salah satu program strategis dan unggulan.
Selain memberikan dukungan, Encik juga menggarisbawahi perlunya pengawasan dan evaluasi yang tepat terhadap bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM.
“Namun, pengawasan ini juga harus teratur dan terkendali. Terkadang, pemerintah memberikan bantuan kepada UMKM tetapi tidak mengawasi dampaknya. Ini bisa menyebabkan program tidak efektif,” jelasnya.
Dalam diskusi tersebut, juga dibahas kasus di mana beberapa UMKM telah maju dalam perkembangan ekonominya tetapi masih menerima bantuan. Hal ini menunjukkan pentingnya panduan teknis dalam penyaluran bantuan dan perlunya evaluasi yang tepat. (Khin/Adv/DPRD Kaltim)
