Bupati PPU Hadiri Sarasehan Kebangsaan BPIP, Bahas Tantangan Geopolitik Global
Saskindo Media, Jakarta – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menghadiri Sarasehan Kebangsaan bertajuk “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik Global Menuju Indonesia Raya”. Kegiatan ini digelar di Gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta, pada Selasa (20/5/2025).
Dalam kesempatan itu, Mudyat Noor menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten PPU untuk mendukung penuh program-program pemerintah pusat, termasuk yang berkaitan dengan penguatan ideologi Pancasila di daerah.
“Sarasehan ini menjadi ajang berharga bagi kepala daerah untuk saling berbagi pengalaman dan solusi dalam menghadapi tantangan pembangunan,” ujar Mudyat Noor usai acara, didampingi Kepala Kesbangpol PPU, Agus Dahlan, dan Kepala Bagian Pemerintahan Setkab PPU, Muchtar.
Menurutnya, perubahan geopolitik global tidak hanya berdampak pada ekonomi dan politik dunia, tetapi juga memengaruhi daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi tepat untuk menyikapi dinamika tersebut.
“Melalui sarasehan ini, kami mendapatkan banyak wawasan, khususnya langkah-langkah konkret menghadapi perubahan geopolitik. Harapannya, ilmu ini dapat kami terapkan di PPU,” tambahnya.
Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, dalam laporannya menyatakan bahwa sarasehan ini bertujuan sebagai wahana dialog lintas sektor guna memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah gejolak geopolitik global.
“Kegiatan ini diharapkan dapat memperkokoh ketahanan bangsa dengan berlandaskan Pancasila,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dalam sambutan pembukaannya menekankan bahwa perubahan geopolitik dunia adalah tantangan sekaligus peluang. Menurutnya, Pancasila harus tetap menjadi panduan utama dalam menghadapi dinamika global.
“Keragaman Indonesia, baik suku, budaya, maupun agama, rentan terpecah jika Pancasila tidak dijadikan pegangan. Tanpa Pancasila, bangsa ini bukan hanya kehilangan masa lalu, tetapi juga masa depan,” tegasnya.
Sarasehan ini dihadiri oleh 847 peserta, termasuk pimpinan lembaga tinggi negara, menteri kabinet, gubernur, Forkopimda provinsi, serta bupati dan wali kota se-Indonesia. (adv/diskominfo-ppu)
