Saskindo Media, Penajam Paser Utara – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mempertegas komitmennya dalam mendorong perencanaan pembangunan berbasis data melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan PT Quancons Forensik Indonesia untuk pemutakhiran data fotogrametri. Acara penandatanganan berlangsung di ruang rapat Bupati PPU pada Rabu (28/5/25), dihadiri oleh pejabat daerah dan perwakilan perusahaan.
Kolaborasi ini menjadi langkah strategis guna menyediakan data spasial yang akurat dan terbaru sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan. Hasilnya diharapkan dapat mendukung perencanaan tata ruang, pengelolaan infrastruktur, serta peningkatan layanan publik berbasis data.
Muhammad Arif Rifai, Direktur Utama PT Quancons Forensik Indonesia, menyatakan kesiapan perusahaannya untuk mendukung pembangunan daerah.
“Kami bergerak di bidang pemetaan dan berkomitmen membantu Pemkab PPU menjadikan hasil pemetaan ini sebagai peta dasar (base map) untuk pengelolaan tata ruang dan aspek pembangunan lainnya,” ujarnya.
Proyek ini ditargetkan selesai dalam 3-4 bulan, dan Arif meminta dukungan penuh dari camat, lurah, serta kepala desa agar pelaksanaannya lancar.
Bupati PPU, Mudyat Noor, mengapresiasi dukungan PT Quancons melalui dana CSR untuk pemetaan ini. Ia menekankan pentingnya one map data sebagai acuan kebijakan.
“Dengan data terpadu, kita bisa menata wilayah, meningkatkan PAD, hingga mengidentifikasi kerusakan infrastruktur dengan lebih terukur,” jelasnya.
Kepala BPN PPU, Zulkhoir, menyambut positif inisiatif ini, menyebutnya akan mempermudah layanan pertanahan, termasuk penerbitan sertifikat lahan. Sementara Sekda PPU, Tohar, menegaskan pentingnya data valid, terutama dalam menghadapi perubahan status sebagian wilayah PPU yang masuk kawasan Ibu Kota Negara (IKN).
Kesepakatan ini mencakup survei lapangan, pembuatan peta fotogrametri, analisis data spasial, dan GIS. Biaya pelaksanaan ditanggung bersama sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui kerja sama ini, Pemkab PPU berharap tercipta sistem informasi wilayah yang modern dan terintegrasi, mendukung tata kelola pembangunan yang transparan dan berkelanjutan. (adv/diskominfo-ppu)
