Komisi II DPRD Kaltim Minta Peningkatan Serapan Anggaran UMKM
Saskindo Media, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, mengungkapkan bahwa serapan anggaran untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Timur masih rendah, dengan tingkat serapan di bawah 60 persen, terutama di sektor industri dan pangan.
“Saat kami mengadakan rapat dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, kami meminta pemaparan mengenai kendala yang menyebabkan kurangnya serapan anggaran,” ujarnya dalam pertemuan di Samarinda, Jumat (03/11/2023).
Sapto Setyo Pramono menekankan pentingnya kesesuaian data UMKM antara Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran untuk pembinaan UMKM sebesar Rp12 miliar dapat benar-benar terserap sesuai sasaran.
Ia menyoroti perlunya verifikasi mengenai keberadaan UMKM secara akurat. Data-data terkait UMKM harus terintegrasi dengan data Dinas Sosial dan harus diverifikasi dengan baik.
Sapto, yang juga merupakan legislator yang mewakili daerah pemilihan Samarinda, mengungkapkan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kalimantan Timur belum menyampaikan rencana kerja mereka secara menyeluruh untuk tahun 2024.
Meskipun ia mengetahui beberapa program yang akan dijalankan oleh dinas tersebut, seperti membangun food station dan melakukan digitalisasi UMKM di seluruh Kaltim.
Namun, menurutnya, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan nilai tambah dari bahan baku lokal oleh UMKM, termasuk modernisasi pengemasan produk pangan hingga tahun 2025.
Sapto Setyo Pramono menganggap serapan anggaran untuk UMKM masih jauh dari target yang diharapkan. Oleh karena itu, ia berharap agar Disperindagkop Kaltim memberikan penjelasan mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan serapan anggaran.
Ia juga memberikan saran agar Disperindagkop Kaltim dapat memaksimalkan program-program yang telah ada untuk meningkatkan serapan anggaran. Ini dapat dimulai dengan pelatihan, pengelolaan usaha, pengemasan, digitalisasi, dan pemasaran.
Sapto Setyo Pramono menggarisbawahi pentingnya pelatihan, terutama mengingat bahwa beberapa UMKM telah mengalami kesulitan selama masa resesi akibat pandemi COVID-19.
“Peran UMKM sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Jika UMKM mengalami kesulitan, dampaknya akan dirasakan dalam bentuk inflasi dan kemerosotan ekonomi negara,” tambahnya. (Khin/Adv/DPRD Kaltim)
