Saskindo Media, Samarinda – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Riza Indra Riadi melaksanakan rapat Koordinasi Pembahasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) di Ruang Tepian 1, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (24/3/2022).
Ia mengatakan, Pemerintah provinsi, Kabupaten/kota beserta masyarakat Kaltim mendukung pemindahan IKN di Benua Etam, tepatnya di kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).
“Masyarakat Kaltim sangat mendukung pemindahan IKN ke Kaltim merupakan anugerah dari Allah SWT yang luar biasa bagi masyarakat Benua Etam,” Ungkapnya
Sebab, dengan kontribusi Kaltim selama ini kepada negara namun yang kembali ke Kaltim dinilai sedikit sekali.
Melalui IKN ini, masyarakat dapat merasakan dampak positifnya, karena pembangunan nantinya tak hanya dinikmati di pusat, tetapi di daerah juga.
Dengan itu, ia meminta kepada perwakilan KSP yang dipimpin Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV, Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, Ali Mochtar Ngabalin, agar di dalam Badan Otorita IKN maupun dalam pembangunan fisik bisa melibatkan di daerah.
“Tentunya pelibatan itu juga sampai ke masyarakat tingkat bawah, bukan hanya di kalangan elit saja,” ujarnya.
Artinya masyarakat lokal tak hanya menjadi penonton saat pembangunan IKN, tetapi mereka juga ikut terlibat di dalam pembangunannya.
Merespon, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, melalui diskusi dengan Forkopimda Kaltim dan instansi serta dinas terkait menjadi sangat penting bagi perwakilan KSP yang mendapat perintah langsung dari Presiden Jokowi.
Melalui Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn), Moeldoko tentang perkembangan pemindahan IKN. Sehingga tidak hanya berbasis dari data dan pengetahuan tetapi juga merasakan langsung di lapangan dan persepsi dari masyarakat.
IKN kata dia, merupakan rencana besar, di desain oleh Presiden Soekarno dan direalisasikan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dengan IKN, mengusung konsep future smart forest city, bisa menjadi etalase Indonesia menghadapi perubahan iklim yang bisa menjadi percontohan bagi negara-negara di dunia.
“Kami mengharapkan bantuan dan informasi yang detail terkait IKN selain dari masyarakat juga dari pemerintah daerah,” tandasnya.
(SM/AA)
