Saskindo Media, Kutai Kartanegara – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menerima kunjungan silaturahmi sekaligus pertemuan resmi dengan perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Timur. Pertemuan ini digelar di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati pada Selasa (5/8/2025).
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kaltim, Mulyadin, didampingi Sekretaris Badan Pengawas Kabupaten (Bawaskab) Kukar, Herry Polo, serta Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setkab Kukar, Pipin Indrayani.
Pertemuan ini membahas koordinasi dan kerja sama dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di Kutai Kartanegara.
Mulyadin menekankan pentingnya membangun sinergi yang kuat antara Ombudsman dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan serta mencegah maladministrasi dalam layanan publik.
Ia juga memberikan apresiasi atas berbagai program pelayanan publik yang telah dijalankan Pemkab Kukar, yang dinilai berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, kerja sama antara Ombudsman dan Pemkab Kukar dapat diwujudkan melalui edukasi dan sosialisasi kepada aparatur pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemkab Kukar untuk terus meningkatkan kualitas layanan.
“Koordinasi yang lebih kuat akan mempercepat penanganan laporan masyarakat, sehingga dapat mencegah penyimpangan di tingkat pelaksana,” ujar Mulyadin.
Ia juga menyebutkan bahwa dalam 2-3 tahun terakhir, pelayanan publik di Kukar berada dalam kategori “zona hijau”, yang menandakan kondisi yang baik. Capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan.
Bupati Aulia menyambut positif kunjungan Ombudsman RI, lembaga yang bertugas mengawasi pelayanan publik baik oleh pemerintah, BUMN/BUMD, maupun swasta.
Ia menyatakan bahwa Ombudsman berperan sebagai pengawas independen yang memastikan pelayanan publik berjalan adil dan transparan, serta menampung keluhan masyarakat terkait maladministrasi.
“Pemkab Kukar selama ini telah bekerja sama dengan baik bersama Ombudsman. Beberapa laporan dari masyarakat telah ditindaklanjuti, dan kami mendapat apresiasi atas indeks pelayanan publik yang cukup baik di Kukar,” kata Aulia.
Bupati berharap kolaborasi dengan Ombudsman dapat ditingkatkan ke depannya, sekaligus meminta masukan untuk perbaikan layanan publik di Kukar.
“Kami tidak anti-kritik. Justru, kritik adalah ‘vitamin’ bagi kami untuk membangun Kukar yang lebih baik,” tegasnya. (*)
