Saskindo Media, Samarinda – Wakil Ketua DPD Golkar Kaltim bidang Media dan sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Sudarno berniat mengajak Walikota samarinda untuk duduk dan ngopi bersama membahas tentang tugas dan fungsi Walikota sebagai pemimpin daerah Kota Samarinda. Hal ini disampaikan sudarno terkait ramainya pemberitaan tentang komentar Wali Kota samarinda Andi Harun terkait ketua DPD Golkar Kaltim yang juga anggota DPR RI Rudi Mas’ud mengenai jalan di Kaltim.
Sudarno menjelaskan, tugas DPR RI yang merupakan wakil masyarakat Kaltim adalah jelas berkewajiban mengkritisi kinerja pemerintah Provinsi Kaltim.
“Kan jelas, Rudi Mas’ud adalah anggota aktif yang berkewajiban mengkritisi kinerja pemerintah Kaltim. Sesuai dengan dapilnya, yang mana disini Kaltim di pimpin oleh gubernur yang saat itu adalah Isran Noor,” ucapnya kala ditemui awak media di Hayu coffe, Minggu (21/04/2024).
Sudarno justru mempertanyakan tujuan Andi Harun menyampaikan statmen tersebut. Sudarno mengatakan, jika pernyataan andi harun tersebut bertujuan maju pada kontestasi pilkada Kaltim, maka lebih baik Walikota Samarinda dapat menyampaikan hal-hal yang lebih positif. Dia menambahkan, saat ini Walikota sebaiknya dapat lebih fokus pada pembangunan di samarinda. Karena faktanya saat ini kebutuhan masyarakat samarinda masih banyak yang belum tercover dengan baik. Sehingga penyataan Andi harun yang menyentil Rudi Mas’ud justru memberikan kesan sentimentil.
“Memang jabatan Walikota udah selesai? Kan belum, baiknya beliau fokus saja dulu pada kebutuhan masyarakat, kalau pernyataan tersebut memang berkaitan dengan niat ikut dalam kontestasi pilkada, maka hal tersebut dapat kita sambut baik. Mengingat elektabilitas beliau kan bagus, jadi mari sama-sama kita ramaikan pilkada Kaltim,” ucapnya sambil tertawa.
Sudarno menambahkan, sebaiknya walikota dapat berkomentar dengan lebih bijak terkait apa yang disampaikan kepada masyarakat. Sehingga tidak menggiring opini negatif. Dia menjelaskan, pemerintah dan DPR memiliki tugas yang berbeda, sehingga tidak lantas dapat disamakan pada tanggung jawab yang sama.
“Karena sekarang kalau kita bicara pembangunan, sejak kapan DPR dapat membangun? tugas DPR itu mengawasi, menganggarkan, dan membuat aturan. Sementara yang mengerjakan jelas pada ranah pemerintahan, jadi ya jangan disamakan,” pungkasnya.(Tatta)
