Saskindo Media, Samarinda – Persaingan untuk menjadi Calon Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2025 semakin sengit. Hanya dalam hitungan hari setelah pendaftaran dibuka pada 28 April lalu, tiga nama langsung mencuat sebagai kandidat potensial, yakni Wiwid Mahendra Wijaya, Yakub Anani dan Jerin.
Ketua Tim Penjaringan, Prio Puji Mustopan, menyatakan bahwa ketiga calon tersebut menunjukkan keseriusan tinggi dengan menjadi yang tercepat mengambil formulir pendaftaran.
“Mereka tidak hanya serius, tetapi juga bergerak secara konstruktif, langkah demi langkah,” ujar Prio Puji dalam wawancara, Selasa (30/4/2025).
Ia menegaskan bahwa batas akhir pengembalian formulir tetap 3 Mei 2025, tanpa toleransi kecuali ada alasan kuat. “Waktunya sudah cukup. Calon harus sigap,” tegasnya.
Wiwid Mahendra Wijaya, salah satu calon kuat yang sebelumnya menjabat Plt Ketua SMSI Kaltim, mengaku maju atas dorongan rekan-rekan media anggota SMSI. “Kalau tidak didukung, ya jangan beri rekomendasi. Sesimpel itu,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kemudahan persyaratan pencalonan tahun ini, di mana cukup dengan dukungan tiga anggota saja. “Syaratnya sudah sangat ringan, mengingat SMSI Kaltim memiliki 150 anggota,” jelas Wiwid.
Sementara itu, Yakub Anani fokus pada penguatan internal organisasi. Ia menekankan pentingnya SMSI sebagai wadah perjuangan untuk meningkatkan iklim usaha media di Kaltim. “Saya sedang menggalang dukungan dari berbagai kabupaten/kota. Pemimpin harus punya legitimasi kuat,” tegas Yakub.
Di sisi lain, Jerin memilih pendekatan komunikasi langsung dengan anggota SMSI di daerah. Baginya, partisipasi lebih penting daripada hasil. “Menang atau kalah itu biasa, yang utama kita berkontribusi membangun SMSI lebih profesional dan kredibel,” ucapnya.
Pemilihan Ketua SMSI Kaltim 2025 diprediksi akan berlangsung ketat, mengingat para kandidat tidak hanya dikenal di lingkup organisasi, tetapi juga memiliki jaringan politik dan media yang kuat. Siapa yang akan memimpin SMSI Kaltim ke depan, tergantung pada soliditas dukungan di tingkat kabupaten/kota. (*)
