Daerah Penghasil SDA Bersatu, Perjuangkan Pembagian Dana yang Lebih Adil
Saskindo Media, Balikpapan – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menginisiasi pertemuan kepala daerah se-Indonesia yang merupakan penghasil sumber daya alam (SDA). Tujuannya, memperjuangkan pembagian dana yang lebih adil dari pemerintah pusat.
Menurut Rudy, forum ini bukan sekadar ajang koordinasi teknis, melainkan juga wadah silaturahmi untuk menyatukan suara dan memperjuangkan kepentingan daerah.
“Kami ingin pendapatan daerah dari SDA lebih berkeadilan. Saat ini, sebagian besar masuk ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pusat, sementara daerah penghasil hanya mendapat porsi kecil, bahkan ada yang nol persen,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Gubernur Sinergi Daerah di Balikpapan, Kamis.
Rudy menyoroti potensi pendapatan daerah yang belum optimal, seperti Penjualan Hasil Tambang (PHT), Penggunaan Kawasan Hutan (PKH), serta Pajak Alat Berat dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
“Kita harus bersatu agar pembagiannya merata. Kita perlu menyamakan frekuensi,” tegasnya.
Gubernur Jambi sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Al Haris, menyambut baik inisiatif Rudy Mas’ud. APPSI akan menindaklanjuti hasil rapat dengan mengirim surat kepada Presiden RI dan menteri terkait, sekaligus merencanakan pertemuan langsung untuk menyampaikan aspirasi daerah.
“Kami ingin Indonesia yang berkeadilan, di mana daerah penghasil SDA mendapat bagian yang layak untuk kesejahteraan rakyatnya,” ujar Al Haris.
Rapat ini ditutup dengan penandatanganan rekomendasi bersama oleh seluruh peserta, yang terdiri dari provinsi penghasil mineral, batu bara, dan kehutanan. Rekomendasi tersebut akan disampaikan APPSI kepada pemerintah pusat.
Turut hadir dalam rakor tersebut Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang, serta sejumlah wakil gubernur dan perwakilan dari provinsi seperti Riau, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Maluku Utara.
Rakor ini menjadi langkah strategis bagi daerah dalam memperjuangkan hak fiskal yang lebih adil dan proporsional dari kekayaan alam yang mereka miliki. (*)
