Saskindo Media, Samarinda – Gubernur Kaltim, Isran Noor berkomitmen akan mempertahankan tenaga honorer di lingkup pemerintahan Kaltim.
Meski demikian, komitmen itu ditanggapi beragam.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Provinsi Kaltim, HM Syafranuddin yang juga Jubir Gubernur ini mengatakan, keinginan Gubernur mempertahankan non ASN di lingkungan Pemprov Kaltim sudah dipertimbangkan dengan matang.
Kata dia, gubernur tak ingi menambah angka pengangguran di Kaltim. Sementara akibat Covid-19 banyak ASN yang wafat terutama guru dan tenaga kesehatan.
“Di sisi lain untuk penerimaan calon ASN maupun PPPK masih terbatas,” ungkap Syafranuddin, Sabtu (5/3/2022).
Pria yang akrab disapa Ivan ini mengungkapkan, jika semua pegawai non ASN dihapus sebagaimana diinginkan KemenpanRB, dikhawatirkan berdampak terhadap layanan publik.
“Akibat moratorium penerimaan ASN beberapa tahun terakhir, sejumlah jabatan ASN yang kosong diisi dengan pegawai non ASN seperti di RSU AWS Samarinda, UPTD Terminal, UPTD Panti Asuhan, PPL Pertanian, dan sejumlah jabatan lainnya,” bebernya.
Ia mempertanyakan, apabila jabatan itu dihentikan karena pegawai non ASN diberhentikan. Bagaimana layanan kepada masyarakat.
“Pertimbangan gubernur, setiap tahun ASN yang memasuki purnatugas atau meninggal terus bertambah,” jelasnya.
Lebih lanjut, berdasarkan data BKD Kaltim, ASN yang sudah menuntaskan masa pengabdiannya sebagai abdi negara mencapai 400 orang.
Artinya, kurun 4 tahun terakhir sudah mecapai 1.600 orang ASN yang sudah pensiun.
“Sementara kuota penerimaan ASN setiap tahun berkisar 250 orang. Itu dinilai jauh dari penambahan,” jelasnya.
(SM/AA)
