Kecamatan Muara Jawa Tingkatkan Kapasitas Aparatur Kelurahan melalui Pelatihan Data Statistik
Saskindo Media, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kecamatan Muara Jawa terus memperkuat sistem pendataan pembangunan dengan menggelar Sosialisasi Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan membekali aparatur kelurahan dengan pemahaman mendalam tentang tiga aplikasi digital, yaitu Prodeskel, Epdeskel, dan Becik Kukar, untuk mendukung transformasi digital di tingkat kelurahan.
Pelatihan tidak hanya mencakup materi teori, tetapi juga dilengkapi dengan sesi praktik langsung, memberikan pengalaman nyata bagi peserta dalam mengelola data berbasis teknologi. Hal ini sejalan dengan program digitalisasi yang digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Camat Muara Jawa, Muhammad Ramli, menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan upaya konkret meningkatkan kapasitas aparatur dalam menghadapi tantangan pendataan yang semakin dinamis. “Di era sekarang, data harus real-time. Jika lambat, pembangunan bisa tidak tepat sasaran,” ujarnya pada Selasa (13/5/2025).
Narasumber dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa Prodeskel dan Epdeskel merupakan platform nasional untuk menyusun profil desa dan mengevaluasi perkembangan wilayah. Sementara itu, Becik Kukar menjadi aplikasi lokal yang mendukung digitalisasi tata kelola pemerintahan.
Sesi praktik menjadi bagian paling dinanti, di mana peserta dari berbagai kelurahan di Muara Jawa mempelajari cara menginput data, memperbarui informasi, hingga menghasilkan laporan dari sistem. “Masih banyak kelurahan yang kesulitan menyusun data sektoral secara sistematis. Melalui pelatihan ini, kami harap mereka bisa lebih mandiri dan cepat dalam pengelolaan data,” tambah Ramli.
Selain aspek teknis, kegiatan ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman dan diskusi antaraparatur kelurahan. Beberapa peserta memberikan masukan untuk pengembangan aplikasi yang lebih user-friendly.
Pemerintah Kecamatan Muara Jawa menargetkan seluruh kelurahan di wilayahnya dapat mengimplementasikan sistem ini sepenuhnya sebelum pertengahan 2025. Dengan data yang akurat dan terkini, perencanaan pembangunan diharapkan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Ini bukan sekadar pelatihan, melainkan bagian dari upaya besar membangun pemerintahan yang adaptif di era digital,” pungkas Ramli. (adv/diskominfo-kukar)
