Komisi I DPRD Kaltim Gelar Raker, Evaluasi Kinerja Lima OPD
Saskindo Media, Balikpapan – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Kerja dengan lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (13/8/2025). Rapat yang membahas evaluasi program kerja dan rencana kegiatan tahun 2025 ini dihadiri oleh jajaran eksekutif dari instansi terkait.
Pertemuan ini dipimpin oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, dan dihadiri oleh anggota komisi, di antaranya Baharuddin Demmu, Safuad, Yusuf Mustafa, Budianto Bulang, Didik Agung Eko Wahono, dan La Ode Nasir.
Dari pihak eksekutif, hadir Inspektur Daerah Kaltim Infan Prananta, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Yuli Fitriyanti, perwakilan Biro Organisasi, serta pejabat Sekretariat DPRD Kaltim.
Salehuddin dalam pemaparannya menegaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan efektivitas dan efisiensi anggaran di masing-masing OPD.
“Kita menggali informasi terkait monitoring program kegiatan, termasuk hambatan yang dihadapi, serta rencana kerja di tahun 2025,” jelas Salehuddin.
Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi berkelanjutan, terutama dalam masa transisi kelembagaan, seperti perubahan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) menjadi Disdukcapil Kaltim. “Kita perlu memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan program kerja maupun kelengkapan sarana dan prasarana,” tambahnya.
Isu lain yang mengemuka adalah kurangnya jumlah SDM, khususnya auditor, di Inspektorat Daerah. Salehuddin menyatakan bahwa hal ini telah disampaikan kepada BKD untuk menjadi prioritas.
“Penguatan fungsi pengawasan harus dimaksimalkan, dan penambahan auditor adalah kebutuhan mendesak,” tegasnya.
Anggota Komisi I, Baharuddin Demmu, menekankan pentingnya perencanaan program kerja yang realistis dan matang. Ia mengingatkan agar program tidak hanya sekadar dirancang, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan, SDM, waktu, dan dampaknya bagi masyarakat.
“Evaluasi program sebelumnya sangat penting agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jangan sampai ada program yang mubazir karena perencanaannya lemah,” pungkas Baharuddin. (adv/dprd-kaltim)
