Sistem Pupuk Bersubsidi Terpusat Dinilai Hambat Pertanian Kaltim
Saskindo Media, Samarinda – Kebijakan sentralisasi distribusi pupuk bersubsidi dinilai menjadi penghambat utama pengembangan sektor pertanian di Kalimantan Timur (Kaltim). Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menyatakan bahwa pendekatan terpusat dari pemerintah pusat ini mengabaikan karakteristik tanah dan kebutuhan spesifik setiap daerah.
“Selama reses, keluhan petani terkait pupuk selalu menjadi isu utama. Sayangnya, kami di daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan jenis pupuk yang lebih sesuai dengan kondisi lokal. Semua masih ditentukan secara terpusat,” ujar Guntur, Sabtu (9/8/25).
Menurut penjelasannya, struktur tanah di Kaltim yang cenderung masam dan memiliki kadar besi tinggi membuat efektivitas pupuk bersubsidi jenis urea dan TSP menjadi kurang optimal.
“Jika pupuk yang datang tidak sesuai kebutuhan tanah, itu hanya membuang anggaran. Petani kami lebih membutuhkan kapur pertanian atau pupuk penetral keasaman tanah. Ini menyangkut efisiensi dan hasil produksi,” tegas politikus dari Kutai Kartanegara itu.
Guntur menilai kebijakan top-down pemerintah pusat justru menghambat upaya daerah dalam mencapai kemandirian pangan. Ia mendorong adanya desentralisasi keputusan agar pemerintah daerah dapat menentukan jenis pupuk yang tepat sesuai kondisi lapangan.
“Pemerintah daerah diminta mengawasi distribusi, tetapi tidak diberikan kewenangan untuk menentukan apa yang didistribusikan. Jika ingin membangun kedaulatan pangan, suara petani di tingkat akar rumput harus menjadi pertimbangan dalam kebijakan nasional,” lanjutnya.
Ia pun mengusulkan pembagian peran yang lebih jelas antarlevel pemerintahan. Pemerintah kabupaten bisa fokus pada penyediaan bibit, provinsi bertanggung jawab atas pupuk, dan pemerintah pusat mendukung melalui penyediaan alat dan mesin pertanian.
“Tanpa pembagian peran yang seimbang dan koordinasi yang baik, sulit membayangkan pembangunan pertanian yang benar-benar berdaulat. Kebijakan yang sepenuhnya sentralistik justru menahan potensi besar daerah,” pungkasnya. (adv/dprd-kaltim)
