Saskindo Media, Bontang – Pansus LKPj Wali Kota Bontang menggelar rapat kerja bersama PT Bontang Migas Energi (BME) dan Perusda AUJ, di sekretariat DPRD Bontang, Selasa (02/05/2023).
Rapat tersebut menindaklanjuti aduan dari masyarakat perihal rencana kenaikan harga jaringan gas (Jargas) rumah tangga.
Maming selaku wakil Pansus LKPJ mengatakan, RDP dilatarbelakangi dari keluhan masyarakat di mana harga jargas rumah tangga bakal dinaikkan oleh pihak PT BME.
“Ada laporan masyarakat melalu komisi satu bahwa akan menaikkan tarif,” ungkap Wakil Pansus LKPj, Maming usai rapat.
Maming menyampaikan, dari hasil rapat itu, pihak BME menyebut harga tersebut bukan perihal kenaikan, melainkan biaya administrasi yang dibebankan kepada setiap rumah tangga sebesar Rp 6 ribu. Serta penarikan Rp 6 ribu per meter kubik.
Nantinya, biaya administrasi Rp 6 ribu tersebut digunakan untuk kebutuhan biaya operasianal seperti melakukan pemeliharaan.
“Saya kira itu wajar saja, karena memang perlu dipelihara kalau ada kebocoran,” ujar Maming.
Sementara itu, Direktur PT BME, Siti Hamnah menuturkan, ketika ada kebocoran gas pihaknya yang melakukan pembayaran.
Artinya, ketika ada operasional maintenance atau pemeliharaan, pihak PT BME yang mengeluarkan biaya, salah satunya dari biaya administrasi tersebut.
“Apalagi kami ini bentuknya profit sharing,” jelasnya. (Adv)
