Saskindo Media,Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali membuktikan komitmennya dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya secara beruntun. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilaksanakan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim), Mochammad Suharyanto, kepada Bupati Kukar, Edi Damansyah, di Auditorium Nusantara BPK Kaltim, Samarinda, pada Jumat (23/5/2025). Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Sunggono, Kepala BPKAD Sukoco, Kepala Bawaslu Kabupaten Heriansyah, Kabag Prokom Ismed, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Kukar.
Suharyanto menjelaskan bahwa meski semua entitas memperoleh opini WTP, hal ini tidak berarti menutup kemungkinan adanya temuan ketidaksesuaian administrasi atau potensi kecurangan di masa depan. WTP, menurutnya, bukanlah jaminan kesempurnaan, melainkan penilaian kewajaran laporan keuangan.
“Masih ada 184 temuan dan 489 rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia merinci bahwa beberapa masalah ditemukan, seperti pembayaran ganda, ketidakpatuhan terhadap Perpres Nomor 33/2020 tentang honorarium pengelola keuangan, serta pengelolaan hibah yang belum optimal. Namun, temuan-temuan tersebut tidak melampaui batas materialitas, yaitu nilai kritis yang menentukan dampak temuan terhadap opini.
“Secara keseluruhan, laporan keuangan masih dinilai wajar,” jelasnya.
Suharyanto berharap Pemkab Kukar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK agar tidak terjadi pengulangan temuan serupa di audit tahun berikutnya. “Kami berharap tidak ada lagi temuan serupa pada LKPD Tahun Anggaran 2025,” tutupnya.
Dengan prestasi ini, Kukar semakin memperkuat reputasinya sebagai daerah yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan. (adv/diskominfo-kukar)
