Rendahnya Realisasi Bansos Tahun Anggaran 2022 Dipertanyakan Fraksi PKS DPRD Bontang
Saskindo Media, Bontang – Bantuan Sosial (Bansos) tahun anggaran 2022 terealisasi 53,33 persen.
Realisasi hanya setengah dari perkiraan, mendapat sorotan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bontang.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang, Abdul Malik yang membacakan Pandangan Umum Fraksi PKS mempertanyakan kepada pemerintah mengenai realisasi Bansos hanya terserap 53,33 persen.
Sejatinya Bansos sangat dibutuhkan oleh masyarakat kurang mampu. Tetapi fakta di lapangan, realisasi itu tidak sempurna. Sehingga dirinya mempertanyakan kendala pemerintah dalam penyaluran Bansos.
“Apakah Bansos tidak ada penerima, makanya realisasi hanya segitu,” tukasnya saat berada di Ruang Rapat Paripurna Lantai III DPRD Bontang belum lama ini.
Ia menerka, apabila realisasi itu terhambat di bagian administrasi. Menurutnya dalam institusi pemerintah mereka bisa mendapat bimbingan dari atas ke bawah.
Dan sepatutnya, anggaran itu terserap untuk masyarakat tetapi ini tidak sepenuhnya tersalurkan.
“Kalau kurang terserap masyarakat juga yang dirugikan,” tandasnya.
Menanggapi Pandangan Umum Fraksi PKS yang dibacakan oleh Abdul Malik, Wakil Walikota Bontang Najirah menjelaskan rendahnya realisasi Bansos pada tahun 2022 lalu.
Alasan rendahnya realisasi yang hanya terserap 53,33 persen karena anggaran digunakan dua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yaitu melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Disnos-PM), dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan).
Sementara belanja Bansos Dinsos-PM, yakni BLT (Bantuan Langsung Tunai) BBM Belanja Bansos berupa BLT Rp 4,681 miliar dialokasikan, terealisasi Rp 2,765 miliar atau setara 56,87 persen.
“Periode Oktober, November, Desember Sesuai Surat Edaran Mendagri (Menteri Dalam Negeri) nomor 500/2316/IJ 2022,” terang Najirah.
Untuk Dinas Perkimtan, alokasi tidak terealisasi disebabkan tidak terjadi bencana.
“Bansos kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota,” imbuhnya. (Adv)
