Saskindo Media, Bontang – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kota Bontang bersama Pemerintah dinilai tidak serius.
Pasalnya RDP yang dijadwalkan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (Perkimtan), Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PUPRK) tak dihadiri Kadis ataupun Kabid, dan hanya mengirim delegasi staf.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang, Amir Tosina yang memimpin RDP mempertanyakan dari delegasi pemerintah. Apakah mereka diberikan titipan mengenai RDP yang akan dibahas pada rapat, dan selaras dengan apa yang dilakukan waktu sidak di SMPN 5 beberapa bulan lalu.
“Yang kami sampaikan undangan ini harus ada bahan untuk menyampaikan kepada DPRD, ada catatan kami seperti ini yang diwakilkan memberikan jawaban,” ungkapnya di ruang rapat satu, Selasa (13/6/2023).
Sementara waktu sidak, Komisi III DPRD Kota Bontang telah menegaskan kepada pemerintah agar berkoordinasi dengan perusahaan.
Karena perbaikan jembatan penyeberangan sangat dibutuhkan bagi pelajar dan guru. Sebab ketika banjir, bagaimana mereka bisa melewati jembatan tersebut.
“Seharusnya pemerintah yang memohon ke DPRD untuk dianggarkan, inilah kelemahan-kelemahan kita,” terangnya.
Merespon dari pertanyaan Amir Rosina, Staf Sumber Daya Air PUPRK Bontang, Dina Ririn menyampaikan alasan Kabid SDA tak hadir dalam RDP karena sedang ada agenda di luar.
Mereka hanya dititipkan mengenai saluran yang ada di SMPN 5 Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat itu masih status lahan perusahaan.
Pun pihak mereka sudah menggali untuk mengalirkan aliran air, tetapi galian dilakukan manual jadi pekerjaan itu belum maksimal. Namun mengenai saluran drainase, mereka belum tahu bagaimana ke depannya karena lahan mikik perusahaan.
“Apakah nanti yang kerjakan kita atau kie,” responnya. (Adv)
